JAKARTA – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) imbas tingginya serangan gelombang kedua Covid-19, tidak menyurutkan semangat BPJAMSOSTEK, sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan layanan terbaik. Terlebih di masa PPKM seperti saat ini, layanan yang diberikan justru lebih optimal, dan efektif serta efisien. Dalam menyambut Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) pada September mendatang, BPJAMSOSTEK ingin mendengar pengalaman para pekerja dalam mengakses layanan yang dirasakan peserta. Untuk memeriahkan Harpelnas tersebut, BPJAMSOSTEK mengajak para pekerja yang merupakan peserta BPJAMSOSTEK untuk ikut berpartisipasi dalam lomba video pendek. Video dibuat dengan durasi 5-10 menit yang menceritakan tentang pengalaman pribadi mendapatkan pelayanan BPJAMSOSTEK. Deputi Direktur Bidang Hubungan…
Author: Bagian Iklan
KUALA PEMBUANG – Sebagai langkah serius atas kepentinghan program kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Seruyan, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk terus mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) ditahun 2021. Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Seruyan Yulhaidir saat menerima kunjangan kerja Kepala BPJS Kesehatan cabang Sampit. Kegiatan Koordinasi dan silahturahmi yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Seruyan tersebut berlangsung cukup singkat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat guna mencegah penyebaran virus covid-19. Selain Bupati seruyan sendiri, dalam kegiatan itu juga hadir Sekretaris Daerah setempat Djainuddin Noor, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan serta Kepala BPJS Kesehatan cabang Sampit…
SAMPIT – Kepatuhan badan usaha terhadap kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), menjadi hal yang sangat penting bagi Dinas Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Maka dari itu untuk dapat mengimplementasikan hal tersebut Pengawas Disnaker dan juga BPJS Kesehatan melakukan rapat koordinasi pengawasan Kepatuhan badan usaha di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan juga Kabupaten Seruyan. Pengawas UPT Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Sampit Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Edy Sutanto menyampaikan, bahwa sesuai dengan peraturan perundang undangan bahwa setiap badan usaha wajib menjadi peserta program JKN-KIS BPJS Kesehatan dan patuh untuk mendaftar dan juga membayarkan iuran setiap…
PANGKALAN BUN – BPJS Kesehatan cabang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bersama dengan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat (Kobar) terus bersinergi untuk meningkatkan kepatuhan Badan Usaha terhadap implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), koordinasi dan evaluasi SKK ini diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan 100 % Badan Usaha terhadap Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan di Pangkalan Bun tersebut dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Kobar Toto Iskandar dan Kasidatun Kejaksaan Negeri Kobar Pandu Nugrahanto. Dalam penyampaiannya Toto Iskandar menyebutkan bahwa masih terdapat Badan Usaha yang tidak patuh terhadap program JKN-KIS di Koba. Ketidakpatuhan tersebut diantaranya masih terdapat badan usaha yang tidak mendaftarkan…
KUALA PEMBUANG – Kejaksaan Negeri Seruyan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Seruyan melakukan kanjungan langsung kepada Badan Usaha (BU) yang menunggak iuran program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Seruyan Rusmalita PS mengatakan kunjungan bersama dengan Kejaksaan Negeri Seruyan itu dilakukan untuk memastikan bahwa BU yang dikunjungi ini masih menjalankan operasionalnya dan juga diharapkan dapat mematuhi ketentuan perundang-Undangan terkait dengan kepesertaan program JKN-KIS. “Jadi pada tahun 2020 kita telah menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Seruyan terhadap 11 BU yang menunggak iuran, dari 11 badan usaha tersebut 4 badan usaha telah menyelesaikan kewajibannya…
SUKAMARA – Kejaksaan Negeri Sukamara bersama dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Sukamara terus bersinergi menegakkan kepatuhan dari Badan Usaha peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di wilayah Kabupaten Sukamara. Hal itu dilakukan karena masih terdapat sejumlah badan usaha yang masih tidak patuh terhadap kepesertaan program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan ini. Kepala Kejaksaan Negeri Sukamara Fajar Sukristyawan menyampaikan bahwa pihaknya akan terus bersinergi terkait dengan implementasi program JKN-KIS melalui kepatuhan badan usaha di Kabupaten Sukamara, pihaknya bersama dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Sukamara juga akan terus memberikan pemahaman program JKN-KIS kepada Badan Usaha serta manfaatnya dari program itu sendiri. “Kita akan…