SAMPIT – Untuk memperluas cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesa Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Sampit ikut serta dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati (Perbup) terkait dengan jaminan sosial untuk perangkat desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Selasa 5 November 2021. Kegiatan dihadiri langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sampit Budi Sukwara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sutimin, Perwakilan Camat, Perwakilan Kepala Desa, Ketua Asosiasi Camat, APDESI, Inspektorat dan Kepala BPJS Ketanagakerjaan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sutimin dalam sambutannya menyampaikan bahwa pihaknya bersama dengan instansi terkait melakukan pembahasan draft penyusunan Perbup terkait jaminan sosial untuk perangkat desa…
Author: Bagian Iklan
SUKAMARA – Untuk terus mendekatkan layanan kepada masyarakat dan juga peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Kabupaten Sukamara melakukan layanan jemput bola melalui layanan Mobile Customer Service (MCS) di halaman Puskesmas Balai Riam, Senin 11 Oktober 2021. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sukamara Arnold Humisar Simatupang menyampaikan bahwa pihaknya melakukan layanan keliling menggunakan MCS guna untuk memberikan informasi kepada peserta bahwa Pemerintah Daerah Sukamara telah memberikan kemudahan kepada warganya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. Ia juga menambahkan bahwa dilakukannya…
PANGKALAN BUN – BPJS Kesehatan terus mendukung program percepatan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat umum yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Kegiatan vaksinasi massal yang dilakukan oleh pemerintah Kobar pada Hari Rabu 6 Oktober 2021 tersebut merupakan program untuk pemulihan ekonomi masyarakat menghadapi era new normal di masa pandemi Covid-19. Kegiatan Vaksinasi massal dihadiri langsung oleh Bupati Kobar Nurhidayah, Kepala BPJS Kesehatan KobarToto Iskandar serta Kepala SOPD yang ada di daerah itu. Dalam sambutannya, Bupati Kobar Nurhidayah menyampaikan bahwa dalam rangkaian HUT Kabupaten Kobar dan juga peresmian Rumah Sakit Pratama Kutaringin tersebut juga dilaksanakan vaksinasi Covid-19 secara massal untuk masyarakat.…
SAMPIT – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Handoyo J Wibowo, mendukung penuh langkah Bupati daerah ini untuk memperkuat peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Salah satunya untuk menghimpun semua penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi tersebut. “Saya sangat apresiasi atas langkah memperkuat peran Satpol PP Kotim dalam hal penegakan peraturan daerah di Kotim. Karena selama ini jujur kami dari Bapemperda melihat banyaknya perda-perda kita yang tidak maksimal. Maka dari itu dengan adanya Satpol PP yang dikuatkan dengan sejumlah penyidik PNS itu bisa maksimal,” kata Handoyo J Wibowo, Selasa 5 Oktober 2021. Legislator Partai…
SAMPIT – BPJS Kesehatan Cabang Sampit melakukan visitasi dan juga validasi pelayanan poli klinik Jantung RSUD dr. Murjani Sampit yang akan segera dibuka pada minggu kedua bulan Oktober 2021, Selasa 05 Oktober 2021. Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Sampit Muhammad Akbar Arvy menyampaikan bahwa pihaknya melakukan kunjungan visitasi tujuanntya untuk memastikan sistem dan juga administasi yang ada untuk pembukaan poli Jantung tersebut sudah siap dan juga telah memenuhi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kunjungan ini kita lakukan untuk memastikan Surat Izin Praktek (SIP) dokternya serta sarana dan prasarananya agar peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)…
SAMPIT – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Syahbana, mengatakan terkait pengadaan alat berat sesuai janji politik pasangan Halikinnor-Irawati yang sudah mulai direalisasikan. Dimana pengadaan alat berat yang akan ditempatkan di sejumlah kecamatan untuk tahun 2021 ini ternyata sudah teranggarkan sekitar Rp 3,2 miliar untuk membeli tiga unit eksavator. “Kemarin ada dibahas dan masuk di Komisi II melalui perubahan di Rencana Kerja Anggaran Dinas Pertanian. Ada 3 unit dengan PC 75. Namun untuk pengaturan teknis ditempatkan dimana itu rencananya diatur melalui Peraturan Bupati, termasuk juga beban biaya operasionalnya. Kemarin kami hanya membahas dan kami setujui pengadaan itu dilakukan…