SAMPIT – Terkait dengan rancangan peraturan daerah dan nota keuangan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022. Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Kotawaringin timur ((Kotim) meminta agar tunjangan untuk ASN maupun Non ASN dianggarkan secara penuh di dalam APBD Murni. Anggota Komisi I, Sihol Parninggotan Lumban Gaol menyampaikan pihaknya menyambut baik dan mendukung agar dibawa ke rapat badan anggaran yang akan dibahas antara komisi-komisi dengan mitra kerja masing-masing SOPD. “Kami mendukung agar dibahas lebih lanjut dengan memperhatikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, pemerintah daerah harus dapat menyesuaikan dengan budaya kerja, baru menggunakan teknologi…
Author: Bagian Iklan
SAMPIT – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun yang belum lama ini dilaporkan oleh Dewan Adat Dayak (DAD) ke Polres Kotim mengakui sudah mendapatkan panggilan dari pihak aparat setempat. “Saya juga merupakan warga negara Indonesia yang baik, tunduk dan patuh kepada hukum serta aturan yang berlaku. Saya sudah menghadiri undangan yang ke dua terkait klarifikasi aduan atau laporan ketua harian DAD Kotim atas statemen yang saya keluarkan,” kata Rimbun, Jumat 19 November 2021. Kehadiran dirinya ke Polres Kotim terkiat beberapa pertanyaan yang disampaikan kepadanya dan dirinya langsung menjawab saat itu juga. “Yang pertama pertanyaannya terkait dengan klarifikasi…
SAMPIT – Ribuan bibit ikan nila yang merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) di Kecamatan Telawang lepas akibat banjir. akibatnya pemerintah mengalami kerugian. “Bibit ikan nila itu dipelihara di dalam kolam di atas tanah, sehingga saat terjadi banjir, ribuan bibit ikan nila itu bebas lepas terbawa air,” kata Anggota Komisi II DPRD Kotim, Megawati, Selasa 16 November 2021. Menurutnya, banyak kolam ikan warga di Kecamatan Telawang yang bernasib sama. Ikan yang mereka pelihara di kolam lepas semua. “Saya sudah meminta mereka melaporkan hal itu ke RT bahkan ke kecamatan karena bibit ikan ini bantuan dari pemerintah daerah jadi…
SAMPIT – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rudianur mengaku bangga dengan salah satu aset budaya milik daerah ini. Salah satunya adalah Betang Tumbang Gagu yang berada di Kecamatan Antang Kalang. “Betang ini merupakan salah satu aset daerah yang harus dipertahankan dan tidak boleh rusak. Kita merasa bangga dengan salah satu aset budaya di Tumbang Gagu, Betang yang begitu besar dan harus kita perhatikan secara bersama-sama. Pemerintah daerah kami tekankan agar Betang ini terus diperhatikan dan dilakukan pemugaran untuk mempertahankan eksistensinya di tengah gempuran zaman seperti sekarang,” kata Rudianur, Minggu 14 November 2021. Rudianur bersama pimpinan DPRD Kotim lainnya…
SAMPIT – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bersadasarkan hasil survei indeks kepuasan masyarakat mendapatkan hasil yang sangat baik. “Dari hasil survei indeks kepuasan masyarakat dan indeks persepsi korupsi periode Oktober 2021 mendapatkan hasil yang sangat baik, dimana pemberian nilain indeks kepuasan mendapatkan nilai A dari semua layanan yang kami sediakan,” ungkap Kepala Kantor Imigrasi Sampit, Bugie Kurniawan, Kamis 11 November 2021. Dijelaskan Bugie, adapun komponen yang diberikan penilaian tersebut yakni Informasi layanan,, persyaratan layanan, prosedut atau alur layanan, waktu penyelesaian, tarif, sarana prasarana, respon, konsultasi dan pengaduan. “Terimakasih atas penilaian dan saran yang telah diberikan.…
SAMPIT – Ketua Partai Demokrat Kotawaringin Timur (Kotim) Parimus meminta, agar pemerintah membantu memfasilitasi masyarakat terutama para penambang tradisional untuk dapatkan izin atau legalitas. Menurutnya, masih ada masyarakat yang belum memahami tata cara pengurusan izin, sehingga mereka kesulitan mendapatkan legalitas yang dimaksud. “Saya lihat saat ini pemerintah cenderung masih belum mengakomodir kepentingan para penambang tradisional. Pemerintah sejak lama sudah diingatkan untuk memfasilitasi para penambang tradisional untuk bisa dilegalkan secara hukum. Salah satunya adalah pemerintah membantu mengurus legalitas usaha masyarakat tersebut,” kata Parimus, Senin 8 November 2021. Ia menuturkan, hal itu dapat dilihat sejak dari undang-undang Minerba belum direvisi sampai sekarang…