JAKARTA– Komisi II DPR RI memutuskan untuk melakukan carry over untuk pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahanbakan dilanjutkan DPR periode 2019-2024. Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengatakan bahwa keputusan untuk menunda pengesahan RUU Pertanahan tersebut dikarenakan masih banyak materi yang menjadi perdebatan masyarakat luas. “Pemerintah memberikan usulan kepada DPR RI agar dilakukan penundaan pengambilan keputusan tingkat I RUU Pertanahan itu,” kata Ketua Panja RUU Pertanahan itu, Minggu, (29/9/2019). Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil usai Rapat Panitia Kerja (Panja) beberapa waktu lalu mengatakan bahwa penundaan pengesahan RUU Pertanahan itu karena masih banyak…
Author: Adista Pattisahusiwa
JAKARTA– Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) merupakan hak Jokowi untuk menerbitkannya. Namun, Perppu juga perlu persetujuan DPR pada periode 2019-2024. “Jadi, Perppu nanti pada periode yang akan datang” tutur Bamsoet, Minggu, (29/9/2019). Bamsoet mengingatkan UU KPK terbit atas persetujuan semua fraksi di DPR dan pemerintah. Namun, lantaran saat ini UU KPK menjadi urusan pemerintah setelah disahkan DPR, maka Jokowi punya hak mengoreksi lewat Perppu. Lagi pula, bisa jadi ada dinamika baru di DPR periode mendatang. Dalam catatan KPU, sebanyak 49,74 persen anggota DPR adalah wajah baru. “Semua pemimpin memiliki pertimbangan termasuk kami…
JAKARTA– Wakil Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar, Darul Siska menyampaikan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sepakat mengusulkan Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjadi Ketua MPR RI periode 2019-2024. Darul menilai keberhasilan Bamsoet memimpin DPR RI sejak Januari 2018 hingga September 2019 dinilai akan memberikan banyak manfaat bagi MPR RI. “Sebagai kader terbaik yang siap ditempatkan dimanapun oleh partai, Insya Allah Bamsoet bersedia. Pengalaman, sepak terjang, dan ketajaman insting politik Bamsoet sangat diperlukan oleh MPR RI, yang pada periode 2019-2024 nanti akan memainkan banyak peran penting dalam menjaga Pancasila dan UUD 1945,” tutur Darul di Jakarta, Sabtu (28/09/2019). Darul menambahkan,…
JAKARTA– Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa Revisi Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak bisa dilakukan satu persatu. Namun, menurut Mardani, revisi UU Pemilu harus dilakukan dalam satu paket yakni mulai daru UU Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, dan partai politik. “Sehingga dapat menghadirkan demokrasi yang sederhana, demokrasi yang murah dan efisien,” tutur Mardani, Minggu, (29/9/2019). Politisi PKS itu bilang, baik legislatif maupun eksekutif harus memberikan yang terbaik untuk negara. Untuk itu, Mardani berharap pimpinan Komisi II DPR periode 2019-2024 mendatang harus mengkaji lebih dalam revisi UU Pemilu,…
JAKARTA– Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pembahasan Rancangan Undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan (waspom) dilanjutkan DPR periode 2019-2024. “Jadi, RUU Waspom dibahas DPR periode mendatang,” tutur Saleh, Sabtu, (28/9/2019). Saleh mengatakan, substansi dan formulasi materi RUU dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diusulkan oleh Pemerintah juga telah disetujui Komisi IX DPR saat rapat kerja (Raker) bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI. “Dengan catatan persetujuan tersebut dapat ditinjau kembali, apabila memiliki relevansi atau berkaitan dengan materi lain,” tuturnya. Kata Saleh, seandainya materi DIM hanya bersifat…
JAKARTA– Pengamat politik Adi Prayitno berharap pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2019-2024 mendatang terbebas dari permasalahan hukum dan persoalan etik. Hal itu dikatakan Adi dalam dialog kenegaraan ‘Tata Tertib DPD RI Untuk Apa dan Siapa’ yang digelar di Gedung Nusantara III Parlemen Senayan Jakarta, Jumat, (27/9/2019). Menurut Adi, hal itu penting agar dalam lima tahun kedepan DPD RI dapat menjaga marwah kelembagaannya. “Saya berharap pimpinan DPD RI kedepan tidak memiliki track record masa lalu yang kelam,” imbuh Adi. Adi bilang sosok pimpinan DPD RI pun juga harus negarawan yang bisa melebur dan diterima oleh semua kalangan.…