JAKARTA– Anggota DPR RI Mukhtarudin mengatakan sejumlah program untuk percepatan penurunan angka prevalensi stunting harus diterapkan secara terpadu dan berkesinambungan antar program yang dijalankan.
Karena itu, politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini bilang kendala yang dihadapi di daerah dalam proses percepatan penurunan stunting harus segera diatasi.
Mukhtarudin menyampaikan hal itu menanggapi upaya Dinas Kesehatan Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah berkaitan masalah stunting yang ditugaskan Pemerintah Pusat untuk menurunkan angka kasusnya di wilayah tersebut.
Mukharudin mengaku memang ada sejumlah kendala yang dihadapi, seperti belum pahamnya masyarakat terkait upaya penurunan angka stunting tersebut.
“Nah hal-hal ini harus segera diatasi agar program yang disiapkan pusat dapat berjalan dengan sukses di daerah,” beber Mukhtarudin Minggu 5 November 2023.
Sejak 15 Maret hingga 15 Mei 2023 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan implementasi program percepatan penurunan stunting.
KPAI melakukan survei terhadap sejumlah indikator penerapan program percepatan penurunan stunting mulai dari peraturan daerah, sarana prasarana, hingga pemahaman masyarakat terkait stunting.
Beberapa daerah tercatat menerbitkan peraturan atau kebijakan mengenai percepatan penurunan stunting, antara lain berupa peraturan bupati dengan sejumlah daerah memiliki program inovasi terkait penurunan stunting.
Namun, di beberapa daerah pemahaman masyarakat mengenai stunting masih rendah sehingga KPAI merekomendasikan untuk menjalankan program edukasi lebih masif terutama kepada masyarakat.
Untuk itu, Mukhtarudin berharap upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting memerlukan keterpaduan antar langkah yang diambil.
“Artinya sejumlah kebijakan dan program yang dibuat harus dapat diterapkan secara terpadu,” imbuh Mukhtarudin.
Karenanya, kata Mukhtarudin, penerapan kebijakan dan program percepatan penurunan angka prevalensi stunting itu, membutuhkan pemahaman masyarakat terkait apa yang harus mereka lakukan.
Apalagi, lanjut Mukhtarudin, target pencapaian angka stunting pada 2024 adalah 14%. Sementara angka prevalensi stunting nasional 2022 adalah sebesar 21,6%. Angka tersebut hanya mengalami penurunan sebesar 2,8% dari prevalensi tahun 2021.
“Jadi, saya berharap pemahaman masyarakat yang belum merata terkait stunting, harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan, agar kebijakan dan program yang diterapkan benar-benar bisa mempercepat penurunan angka prevalensi stunting,” pungkas Mukhtarudin.
Untuk diketahui, Kepala Dinas Kesehatan Murung Raya, Kalimantan Tengah Suwirman Hutagalung mengatakan terkait stunting, pihaknya dalam hal ini terus berupaya mencari akar permasalahan yang dihadapi semua petugas kesehatan di tiap Puskesmas yang tersebar 10 kecamatan Murung Raya Kalimantan Tengah.
Hal itu dia sampaikan di sela kegiatan rapat pembentukan jejaring dan evaluasi yang dilaksanakan di aula kantor setempat di Puruk Cahu, Sabtu 4 November 2023, kemarin.
Dia mengatakan, khusus berkaitan masalah stunting atau gangguan pertumbuhan, daerah memang menjadi ujung tombak dan ditugaskan Pemerintah Pusat untuk menurunkan angka kasusnya.
“Untuk itu kita perlu dukungan semua pihak agar program ini bisa cepat berhasil,” tegas Suwirman.
Diketahui, hingga saat ini di Kabupaten Murung Raya total kematian ibu saat melahirkan berjumlah enam orang, sedangkan kematian bayi berjumlah 23 kasus.
(adista)